Legal Protection for Land Rights Holders in The Sharing of Benefits from Porous Space for Carbon Storage in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.58524/Keywords:
Benefit Sharing, Carbon Economic Value, carbon capture and storage (CCS), Distributive Justice, Legal CertaintyAbstract
Updates to the legal framework for the Economic Value of Carbon (NEK) through Presidential Regulation No. 110 of 2025, as well as regulations on Carbon Capture and Storage (CCS) in Presidential Regulation No. 14 of 2024 in conjunction with Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2024 have established mechanisms for carbon storage in pore spaces within Carbon Storage Permit Areas (WIPK). However, there is a legal gap regarding the certainty of civil protection and the equitable redistribution of economic benefits for surface landowners. Using a normative legal methodology through the statute approach and the conceptual approach, this study analyzes legal constructs based on Book II of the Civil Code and the Land Law (UUPA) to formulate a fair benefit-sharing scheme. The research findings indicate that current positive regulations still focus on the administrative relationship between the state and business entities, thereby creating an imbalance in bargaining power for landowners. Therefore, regulatory improvements are needed that integrate the principle of benefit sharing to ensure legal certainty and distributive justice in the implementation of NEK-CCS in Indonesia.
Downloads
References
Adnan, M. A., Fatimah, S., Aritonang, D. N., & Sunarto, A. (2026). Analisis Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah. 395–404.
Arbianzah, M. T. (2025). Kajian Hukum Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah. Warkat, 4(2).
Atlanta, N. N. M., Anggono, B. D., & Setyawan, F. (2022). PENGELOLAAN RUANG BAWAH TANAH DALAM REFORMASI HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA. 4(12).
Aziz, A., Yoesgiantoro, D., Wahono, S., Tumanggor, M., & Salafy, M. Z. (2026). PERTAMBANGAN DAN KETAHANAN ENERGI DI INDONESIA: PERKEMBANGAN TERKINI, TANTANGAN, DAN ARAH MASA DEPAN. Jurnal Pertambangan, 10(3).
Boediningsih, W. (2024). Aspek Yuridis Penggunaan Ruang Atas dan Bawah Tanah Ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia. 4, 2156–2168.
Candra, B. J., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Analisis Dampak Hukum Penerapan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang. Notarius, 14(1), 106–118.
Darodjat, R. (2026). Carbon Capture Storage di Indonesia dalam Perspektif Komitmen Global dan Asas Kehati-hatian Carbon Capture Storage in Indonesia in the Context ff Global Commitments and the Precautionary Principle.
Devano, M. H. (2024). Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Emisi Karbon di Indonesia. 2(1).
Duncan, I. J., Anderson, S., & Nicot, J. (2009). Energy Procedia Pore space ownership issues for CO 2 sequestration in the U . S . Energy Procedia, 1(1), 4427–4431.
F.F Valentika, & Bambang Eko Turisno. (2024). Integrasi Inovasi Keuangan dan Kebijakan Lingkungan dalam Bursa Karbon Tinjauan Hukum dan Praktik Terbaik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 6, 479–497.
Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan. Masalah-Masalah Hukum, 53(2), 135–144.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN, KONSEPTUAL, DAN KASUS DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(September), 1–14.
Larasati, R. A., Aditia, D., & Gunawan, C. I. (2026). Analisis Regulasi dan Mekanisme Tata Kelola Carbon Capture and Storage ( CCS ) dalam Perdagangan Karbon di Indonesia. Jurnal Penelitian Ipteks, 11(1), 9–27.
Latifah. (2025). Janji Hijau dan Keadilan Sosial : Paradoks dalam Transisi Energi. Journal of Humanity and Social Justice., 7(2), 167–177.
Lubis, M. Y., Rambe, I. N., Novina Sri Indiraharti, & Lubis, M. R. (2026). Pergeseran Politik Hukum Agraria dari Konsep Hak Menguasai Negara menuju Hak Memiliki Negara: Transformation of Agrarian Legal Politic from State Rights of Control to State Rights of Ownership. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 5(1 SE-Articles), 99–114.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 30).
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Prasetyo, G. I. A., Desi Sukmawati, Ahmad Fahmi Yustirandi, Budi Salman Farizy, Al Carubani, A. S., Afif Hiba Maula, & Mohammad Naufal Hariri. (2026). Status Hukum Ruang Udara dan Ruang Bawah Tanah dalam Tata Ruang Indonesia: Kekosongan Norma di Era Urban Vertikal. Jurnal Pertanahan, 16(1 SE-Review), 68–82.
Raodah, P., & Amalia, R. A. (2026). Kesenjangan Hukum dalam Pengawasan Perdagangan Karbon sebagai Tantangan Kepastian Hukum dalam sistem Perdagangan Karbon di indonesia. 6(1).
Sesung, R., Putri, M. H., Narotama, U., & Narotama, U. (2025). Asas Pemisahan Horizontal Hak Atas Ruang Bawah. 11, 155–173.
Shinta Pangesti, Girsang, F. H. S., Widyanti, K., & Syari, S. K. (2026). PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA TERHADAP PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PEMBANGUNAN PIPA GAS BAWAH TANAH. 18–38.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Wilda Prihatiningtyas. (2023). PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON ( CARBON TRADING ) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA. 7(April), 163–186.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alifa Putri Azzahra , Muhammad Abim Bagus Pribadi, Muhammad Naufal Hakim (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
