The Principle of Trust and the Bank’s Responsibility in Restricting Access to the AMPB Coordinator’s Account

Akbar Sitti Erlina; Milha Niami Maulida

doi:10.58524/

Authors

Akbar Sitti Erlina Universitas Gadjah Mada Author
Milha Niami Maulida Universitas Gadjah Mada Author

DOI:

https://doi.org/10.58524/

Keywords:

Account Blocking, Criminal Procedure Code, Fiduciary Principle

Abstract

This study examines whether the blocking of the bank account of a customer affiliated with the Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) complied with Article 140 of Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), and whether it was consistent with the bank's obligations under the fiduciary relation principle. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study analyzes primary and secondary legal materials through deductive-prescriptive reasoning. The findings show that an account block is lawful only if it is ordered by an authorized official with the permission of the head of the district court or, in urgent circumstances, followed by court approval within 2x24 hours. Both routes require a criminal offense under process and a relevant connection between the account and the case. Because no public information is available on these elements, the bank's compliance cannot be confirmed and its liability remains conditional. The study recommends that banks verify the formal completeness of every blocking request, notify customers in writing of the grounds for blocking, and that policymakers establish a clear objection mechanism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anggraini, Adelia., Sangaji, Adhitya M., Rahmatusyifa, Maura., Amanah, Safitta., Adhan, Sepriyadi. (2026). Limitasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis atas Hak Penguasaan Dana Nasabah. Alzayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No.3.

Ariawan, A., Salsabil, A. H. P., Hartanto, A. R., Syahban, A., Hakim, F. A., Putri, N. A., & Romadhon, N. S. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pemblokiran Rekening Nasabah Oleh Bank Mandiri Dalam Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN YYK. Journal of Innovative and Creativity, 6((1)), 17789–17794. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7632.

Astria Rini., Mardalena Hanifah. (2023). Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank. Jurnal Multilingual, Vol. 2, No. 4.

BBC. (2026). 'Penundaan transaksi' Rekening Koordinator Pati Bersatu Sebelum 27 Agustus - 'Pemblokiran sepihak melanggar hak nasabah. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgy3dxj54eo.

Hukum Online. (2025). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/.

Hukum Online. (2026). Aturan Pemblokiran Rekening Bank. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemblokiran-rekening-bank-lt69fbcb7b3366a/.

Kompas. (2026). Mengapa Alasan Pemblokiran Rekening Supriyono Dianggap Lemah? Kompas. https://www.kompas.id/artikel/mengapa-alasan-pemblokiran-rekening-supriyono-dianggap-lemah.

Mediajustitia. (2026). Bank mandiri Blokir Rekening Koordinator Aksi Warga Pati Atas Permintaan Aparat PPATK Bantah Terlibat. https://www.mediajustitia.com/berita/bank-mandiri-blokir-rekening-koordinator-aksi-warga-pati-atas-permintaan-aparat-ppatk-bantah-terlibat/.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Lembaga Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx

Pakaya, D. H. N., Yodo, S., & Ardiansyah, E. (2026). Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Pemilik Rekening Dormant Menurut Perspektif Hukum Perdata. Case Law : Journal of Law, Vol. 8(2), 88–100. https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v8i2.6127.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum Berita Negara Nomor 7.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Umum Berita Negara Nomor 40.

Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vo. 3(1), 128–139. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.2984.

Saputra, A. (2025). Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan di Bank. Yayasan Daarul Huda Kruengmane, Vol. 3((3)), 380–383. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15324319.

Sefiono, A. G. (2025). Perlindungan Hukum Pada Kreditur Beritikad Baik Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 811 PK/Pdt/2020). Authentica, Vo. 8(2), 1–18. https://doi.org/10.20884/aplj.8%252.19140.

Serikat Pekerja Kampus. (2026). Siaran Pers Bersama: Pemblokiran Sepihak Rekening Koordinator AMPB Langgar Hukum Dan Ancam Kepercayaan Terhadap Perbankan. Serikat Pekerja Kampus. https://spk.or.id/post/view/siaran-pers-bersama-pemblokiran-sepihak-rekening-koordinator-ampb-langgar-hukum-dan-ancam-kepercayaan-terhadap-perbankan.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Radja Grafindo Persada.

Sukarini, E. E., & Juliaastuti, E. E. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan (Pt. 98-120). Yustitia, Vol. 7(1), 98–120. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.136.

Syahrum, Muhammad. (2022). Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Riau: Dotplus Publisher.

Tektona, R. T. (2019). Kepastian Hukum bagi Nasabah yang Mengalami Pemblokiran Sepihak oleh Bank (Pt. 11-23). Risalah Hukum, Vol. 15(2), 11–23.

Tempo. (2026). Polisi Bakal Panggil Aktivis Pati yang Rekeningnya Diblokir. https://www.tempo.co/hukum/polisi-panggil-aktivis-pati-yang-rekeningnya-diblokir-2283622.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Nomor 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

YLBHI. (2026). Pemblokiran Sepihak Rekening Koordigantor AMPB Langgar Hukum dan Ancam Kepercayaan terhadap Perbankan. https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemblokiran-sepihak-rekening-koordinator-ampb-langgar-hukum-dan-ancam-kepercayaan-terhadap-perbankan/.